Scroll untuk melanjutkan berita!
Iklan di Solusiindonesia.com
Nasional

Prabowo Instruksikan Anggaran Listrik Desa Segera Dialokasikan

×

Prabowo Instruksikan Anggaran Listrik Desa Segera Dialokasikan

Sebarkan artikel ini
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta / foto: Presidenri.go.id

Solusiindonesia.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (25/08/2025)

Dikutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia, Agenda rapat membahas evaluasi program ekonomi 2025 yang masih berjalan, sekaligus mempersiapkan arah kebijakan 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa.

Ia menuturkan bahwa hingga saat ini masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum menikmati akses listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai” ucap Bahlil

“Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelasnya.

Bahlil menegaskan, program listrik desa ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat kecil di pelosok.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan agar anggaran segera diprioritaskan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.

Selain itu, rapat juga menyinggung soal pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah merencanakan penerapan mekanisme berbasis komunitas dengan sistem kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.