Solusiindonesia.com — Media sosial kembali diramaikan oleh unggahan menyesatkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kali ini, sebuah video viral mengklaim bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menarik anggaran MBG sebesar Rp71 triliun karena maraknya kasus siswa keracunan makanan.
Dalam narasi tersebut juga disebutkan bahwa anggaran tersebut dialihkan ke program bantuan beras gratis.
Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada informasi atau pernyataan resmi dari pemerintah mengenai penarikan anggaran sebesar itu, apalagi pembatalan program MBG.
Faktanya, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi penyerapan anggaran hingga Oktober 2025.
Jika ada dana yang tidak terserap secara maksimal, maka sisa anggaran tersebut bisa dialihkan ke program lain yang lebih siap secara pelaksanaan, bukan langsung dicabut atau dihentikan.
“Tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun nggak terpakai, ya saya ambil uangnya,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya yang dikutip dari ANTARA.
Pernyataan ini merupakan bentuk pengelolaan anggaran negara yang umum dilakukan, bukan indikasi bahwa program MBG akan dihentikan atau gagal.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan optimismenya bahwa anggaran MBG akan terserap secara optimal dan tidak ada kekhawatiran berlebih terkait pernyataan Menkeu.
“Saya enggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, Insya Allah, akan selesai, apalagi Rp71 triliun tahun ini pasti terserap,” kata Dadan.
Media mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama yang bersumber dari potongan video tanpa konteks dan narasi sensasional. Dalam era digital saat ini, cek fakta menjadi bagian penting dari literasi media yang harus dimiliki oleh setiap warganet.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, dan hingga saat ini tidak ada keputusan resmi yang membatalkan atau menarik anggaran program tersebut.
