Scroll untuk melanjutkan berita!
Iklan di Solusiindonesia.com
Nasional

Pramono Anung Dorong Skema Kerja Sama Swasta dalam Proyek Gedung Multifungsi DKI

×

Pramono Anung Dorong Skema Kerja Sama Swasta dalam Proyek Gedung Multifungsi DKI

Sebarkan artikel ini
Gubernur Pramono Anung Wibowo / foto: tangkapan layar

Solusiiisnoensia.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pemanfaatan lahan secara optimal melalui pembangunan gedung multifungsi (mix use). Dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (17/10/2025)

Gubernur Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa sebagian proyek akan dikerjakan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.

“Daerah-daerah tertentu seperti Melawai, Bulungan, Blok S sedang kita kaji. Untuk wilayah-wilayah seperti ini, kemungkinan besar akan melibatkan swasta,” ujar Pramono. Sesuai yang dilansir oleh Antaranews

Meski begitu, Pemprov menegaskan bahwa pembangunan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Gedung multifungsi di kawasan padat penduduk dirancang agar bisa digunakan sebagai hunian subsidi dan fasilitas pendidikan.

“Untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” tambahnya.

Kebijakan ini sejalan dengan rencana jangka panjang Pemprov DKI dalam mengembangkan seluruh lahan milik daerah menggunakan pendekatan multifungsi. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi ruang sekaligus menjawab kebutuhan warga dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.

Sebagai contoh, di kawasan Blok S yang berdekatan dengan area elit SCBD, pemerintah mempertimbangkan membangun lapangan sepak bola dalam ruangan (indoor) agar ruang bisa dimanfaatkan lebih optimal.

Sementara di kawasan padat seperti Cilincing dan Tanjung Priok, konsep multifungsi akan diarahkan pada pembangunan sekolah dan hunian terjangkau.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk upaya Pemprov untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan pembangunan berbasis kebutuhan lokal, pemerintah berharap beban warga dapat berkurang, termasuk dalam hal biaya hidup seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun demikian, keterlibatan swasta dalam proyek-proyek tertentu tetap membutuhkan pengawasan agar tidak mengabaikan prinsip keterjangkauan dan aksesibilitas publik. Transparansi dalam pelaksanaan kerja sama menjadi kunci agar proyek ini benar-benar memberi manfaat luas bagi warga Jakarta.

Image Slide 1
Instagram Solusiindonesia