Solusiindonesia.com — Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia dapat rampung dan beroperasi penuh pada Maret 2026.
Program ini diharapkan menjadi salah satu strategi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas basis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono mengatakan, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pengadaan dan sertifikasi lahan yang akan digunakan untuk mendirikan koperasi.
Pemerintah kini tengah melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan milik negara di berbagai daerah.
“Kami minta gubernur, bupati, dan wali kota segera melaporkan inventarisasi tanah pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi,” ujar Ferry saat meninjau lokasi calon koperasi di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/10/2025). Sesuai yang dilansir oleh Kompas.com
Ferry menjelaskan, lahan yang telah siap akan langsung dibangun sarana dan prasarana koperasi sesuai standar nasional, termasuk gudang dan gerai pelayanan.
Pembangunan ini akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Danantara, lewat mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Target kami, pada Maret 2026 seluruh bangunan koperasi dan gerainya di berbagai wilayah sudah berdiri dan siap operasional,” kata Ferry.
Pemerintah menilai, keberadaan Koperasi Merah Putih dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, memperkuat rantai pasok produk lokal, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Dari sisi daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani melaporkan, hingga saat ini sudah terbentuk 393 koperasi di wilayahnya, dengan 387 koperasi telah memiliki akun sistem manajemen digital.
“Sebanyak 58 Koperasi Merah Putih sudah mengajukan kemitraan dengan BUMN, dan delapan di antaranya telah memulai pembangunan fisik gerai serta pergudangan,” jelas Hidayat.
Program Koperasi Merah Putih menjadi salah satu inisiatif besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis komunitas. Namun, di tengah semangat percepatan pembangunan, tantangan lahan dan koordinasi lintas daerah masih menjadi pekerjaan rumah utama agar target ambisius pada 2026 benar-benar tercapai.
