Solusiindonesia.com — Pemerintah pusat menegaskan bahwa daerah tidak akan dibiarkan berjalan sendiri dalam menghadapi kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendampingi setiap daerah yang menghadapi tantangan dalam proses penyesuaian fiskal ini.
Menurut Tito, kebijakan pengalihan TKD bukanlah bentuk pemangkasan anggaran, melainkan langkah reformasi untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Lakukan dulu penataan ulang anggaran, nanti pusat akan membantu daerah yang mengalami kesulitan,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Sesuai yang dilansir oleh Antaranews
Kebijakan ini menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Aceh, yang selama ini bergantung cukup besar pada dana transfer dari pusat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, M. Nasir, menyebutkan bahwa dukungan langsung dari Mendagri membantu daerahnya menyesuaikan struktur anggaran tanpa mengganggu program-program prioritas masyarakat.
“Awalnya kami khawatir terhadap pembiayaan program kesejahteraan. Namun dengan arahan dan pendampingan dari Mendagri, kami bisa melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap,” ujarnya.
Pemerintah Aceh menerapkan tiga strategi utama dalam menghadapi pengalihan TKD, yakni memastikan layanan dasar tetap berjalan, memangkas kegiatan yang belum mendesak, dan mengoptimalkan program yang memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Nasir.
Langkah serupa juga dilakukan di daerah lain. Plt Kepala Bappeda Kota Sabang, Harun Kurniawan, menilai komunikasi intens antara Kemendagri dan pemerintah daerah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan di wilayah kepulauan.
“Di Sabang, pengendalian inflasi menjadi perhatian utama. Rapat rutin dengan Kemendagri setiap Senin sangat membantu kami merespons cepat gangguan pasokan akibat cuaca,” ungkap Harun.
Selain memperkuat disiplin anggaran, pengalihan TKD diharapkan dapat mendorong daerah lebih mandiri dalam mengelola sumber daya keuangannya.
Kebijakan pengalihan TKD kini memasuki tahap implementasi di berbagai daerah, dan hasilnya akan menjadi tolok ukur seberapa efektif reformasi fiskal daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
