Solusiindonesia.com — Gelombang penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharti semakin mengemuka di ruang publik.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekertaris Negara, Prasetyo Hadi Menegaskan bahwa dinamika pro dan kontra adalah bagian dari proses demokrasi.
Ia menekankan bahwa setiap pengambilan keputusan mengenai gelar pahlawan harus melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Meski menyadari adanya keberatan dari sejumlah pihak, Pras mengajak masyarakat untuk melihat sisi positif dari proses tersebut. Ia menilai bahwa dalam konteks menghormati pemimpin terdahulu, penting untuk tidak hanya menyorot sisi negatif.
“Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” ucap dia.
Pras juga menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional direncanakan berlangsung pada Senin (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan jumlah tokoh yang akan dianugerahi gelar tersebut.
Di kesempatan terpisah, Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, Fadli Zon, membeberkan bahwa terdapat 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional.
Dari jumlah tersebut, 40 nama merupakan usulan Kemensos tahun ini, sementara 9 nama merupakan carry over dari tahun sebelumnya.
“Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Nama Soeharto masuk dalam daftar 40 nama usulan baru dari Kemensos. Kehadiran nama tersebut dalam daftar langsung memicu kritik dari beberapa kalangan, termasuk kelompok masyarakat sipil Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS).
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, yang mewakili koalisi, menyebut langkah pengusulan ini sebagai bentuk kekecewaan.
“Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
