Solusiindonesia.com — Pemerintah saat ini masih menyeleksi 40 nama tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Dari berbagai nama yang masuk, sosok Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik. Usulan pemberian gelar datang dari beragam pihak, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, hingga partai politik.
Partai Golkar secara terbuka mengakui bahwa merekalah pengusul nama Soeharto. Selain Soeharto, dua nama lain yang turut diusulkan adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah.
Namun, pengusulan Soeharto menuai polemik dan penolakan dari elemen masyarakat sipil serta Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.
Di sisi lain, sejumlah tokoh dan organisasi memberikan dukungan terbuka terhadap usulan tersebut.
Majelis Ulama Indonesia
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menilai bahwa semua mantan presiden yang sudah wafat layak menerima gelar pahlawan nasional.
“Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” ujarnya mengutip Antara.
Ia menegaskan, “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan.” Asrorun mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyoroti kekurangan para pemimpin.
Nahdlatul Ulama
Dukungan juga datang dari Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Pengurus Besar NU bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), menilai Soeharto dan Gus Dur sama-sama memiliki kontribusi besar bagi Indonesia di fase sejarah yang berbeda.
“Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” katanya
Menurut Gus Fahrur, pada era Soeharto, Indonesia dikenal sebagai salah satu macan ekonomi Asia karena stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi serta pembangunan yang terencana. Ia juga menambahkan bahwa Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi pasca reformasi.
Muhammadiyah
Pandangan serupa disampaikan Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyebut Soeharto sebagai tokoh penting yang layak mendapat penghargaan atas kontribusinya.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujarnya.
Ia menuturkan, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum penting pengakuan kedaulatan Indonesia.
Dadang juga menyebut sejumlah pencapaian selama Soeharto menjabat presiden, seperti keberhasilan swasembada beras pada 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Dukungan Muhammadiyah kembali ditekankan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy. Ia menyebut langkah pemerintah ini selaras dengan prinsip menghargai jasa tokoh bangsa.
“Kalau tidak salah, PP Muhammadiyah melalui Pak Dadang sudah menyampaikan dukungan resmi. Jadi ini bisa dijadikan pegangan bahwa Muhammadiyah mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Pak Soeharto,” ujarnya.
Ia juga menyamakan posisi ini dengan dukungan Muhammadiyah terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soekarno pada 2012.
Muhadjir menilai Soeharto memiliki kontribusi besar sejak masa awal perjuangan. Ia memaparkan jejak keterlibatan Soeharto, mulai dari Serangan Umum 1 Maret, memimpin Operasi Mandala pembebasan Irian Barat, hingga peran strategis dalam peristiwa G30S/PKI.
Mengutip prinsip Presiden Prabowo, ia menyebut bahwa bangsa Indonesia harus menerapkan falsafah mikul duwur mendem jero, yaitu menjunjung tinggi jasa dan mengubur dalam-dalam kekurangan seseorang.
Terkait adanya pihak yang menolak pemberian gelar dengan alasan pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan era Orde Baru, Muhadjir meminta masyarakat menilai secara seimbang.
“Kalau yang kita cari kekurangannya, tentu banyak. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, juga sangat besar. Kita harus objektif,” kata Muhadjir, sembari menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
