Solusiindonesia.com — KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
Sikap ini ia sampaikan dalam wawancara bersama NU Online.
“Saya ini orang yang paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Mustasyar PBNU tersebut. Minggu (09/11/2025)
Gus Mus menyebut pengalaman pahit yang dialami para kiai dan warga NU pada masa Orde Baru menjadi salah satu alasannya.
Ia mengingat bagaimana saat itu kebebasan organisasi dibatasi, bahkan ada kiai yang mengalami perlakuan sewenang-wenang.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” tutur Gus Mus di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah.
Ia juga mengisahkan bahwa Kiai Sahal Mahfudh pernah didatangi pihak Golkar yang memintanya menjadi penasihat partai, namun permintaan tersebut ditolak.
Menurut Gus Mus, banyak tokoh bangsa dari kalangan pesantren yang telah berjasa besar, namun keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan karena menjaga keikhlasan dan menghindari riya.
“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika ada warga NU yang ikut mendukung gelar pahlawan bagi Soeharto, itu menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah kelam masa Orde Baru.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah resmi mengajukan 40 nama tokoh nasional yang diusulkan menerima gelar pahlawan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, Fadli Zon.
Dalam daftar tersebut terdapat nama Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh Marsinah.
“Ada beberapa nama yang kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga Marsinah,” ujar Gus Ipul, Selasa (21/10/2025).
Usulan nama-nama tersebut berasal dari rekomendasi masyarakat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), kemudian berlanjut melalui tahapan verifikasi hingga ditandatangani bupati/wali kota, gubernur, dan akhirnya Kemensos.
Selain itu, beberapa nama lain yang diajukan meliputi Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, M. Jusuf, dan Ali Sadikin.
