Solusiindonesia.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyelidikan dugaan penyimpangan dana non-budgeter di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Dalam rangka verifikasi data dan keterangan sejumlah saksi, penyidik memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), pada Selasa (2/12/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai sejauh mana pengetahuan RK mengenai pengelolaan dana non-budgeter oleh Divisi Corporate Secretary Bank BJB.
“Penyidik mendalami informasi mengenai anggaran non-budgeter, serta mengonfirmasi apakah ada keterkaitan antara dana tersebut dengan aset-aset yang dimiliki saudara RK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih. Sesuai yang dilansir oleh Kompas.com
Selain itu, KPK juga menelusuri kesesuaian data aset RK dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Beberapa aset yang diduga belum tercatat tengah diklarifikasi, namun KPK belum mengungkapkan detailnya.
“Penyidik juga menanyakan terkait penghasilan resmi beliau saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian,” tambah Budi.
KPK menegaskan bahwa pendalaman dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi sebelumnya, termasuk dokumen maupun barang bukti elektronik yang sudah disita.
“Semua keterangan, termasuk dari saudara RK hari ini, akan kami sesuaikan dengan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan,” tegasnya.
Di sisi lain, setelah pemeriksaan selama enam jam, RK menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui detail kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Ia menegaskan bahwa kebijakan operasional BUMD berada pada level teknis, bukan kewenangan langsung gubernur
