Solusiindonesia.com — Upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase penataan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Data sementara yang dipaparkan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menunjukkan bahwa 112.551 unit rumah terdampak pada tiga provinsi tersebut. Angka itu mencakup kategori kerusakan ringan hingga rumah yang hanyut tersapu banjir.
Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan, yakni sekitar 75.000 unit, disusul 28.600 unit di Sumatera Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatera Barat. Namun kementerian mengingatkan bahwa angka ini masih bersifat dinamis sambil menunggu verifikasi lapangan.
Dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Ara menyebut pemerintah telah mengidentifikasi 21 calon lokasi relokasi, terdiri dari 8 titik di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 5 di Sumatera Barat. Pertimbangan utamanya adalah keamanan lokasi, legalitas lahan, serta keberlanjutan kehidupan warga, termasuk akses terhadap sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Proses survei kerusakan yang mencakup ratusan ribu rumah menjadi tantangan tersendiri. Validasi data menjadi faktor kunci sebelum pemerintah memutuskan hunian mana yang harus dibangun ulang, direlokasi, atau cukup direnovasi.
Salah satu opsi percepatan yang tengah disiapkan adalah penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) hunian modular berbahan panel yang dapat dirakit jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan rumah konvensional.
Stok awal terdiri dari 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung, namun pemerintah membuka kemungkinan pemesanan tambahan.
Kerja sama lintas sektor juga mulai terlihat. Semen Indonesia Group dilibatkan untuk merumuskan standar teknis dan ekonomi pembangunan hunian, sementara Yayasan Buddha Tzu Chi menyatakan komitmen membangun 2.000 rumah bagi penyintas bencana.
Meski berbagai persiapan telah berjalan, pemerintah menegaskan bahwa tahap rekonstruksi belum dapat dimulai sebelum data kerusakan tervalidasi sepenuhnya. Proses ini dinilai penting agar alokasi anggaran tepat sasaran dan penentuan kategori bantuan tidak menimbulkan kesalahan.
“Data harus benar dulu. Dari situ baru bisa diputuskan apakah rumah perlu dibangun baru, direlokasi, atau cukup direnovasi,” ujar Ara. di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
