Solusiindonesia.com — Penggunaan sebutan untuk etnis dan negara di Asia Timur ini bukan sekadar urusan semantik. Di Indonesia, perubahan istilah dari “Cina” menjadi “Tiongkok” atau “Tionghoa” merupakan cermin dari dinamika sejarah, politik, dan pergeseran sosial yang panjang.
Jauh sebelum menjadi perdebatan politik, istilah Cina memiliki akar etimologis yang netral. Merujuk pada pemikiran Prof. Leo Suryadinata dalam Negara dan Etnis Tionghoa (2002), kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti “daerah yang sangat jauh.”
Eksistensi istilah ini bahkan terlacak hingga 1.400 tahun sebelum Masehi dalam epik Mahabharata. Kala itu, istilah tersebut murni berfungsi sebagai penanda geografis bagi wilayah di luar jangkauan peradaban India kuno, tanpa beban emosional atau politis.
Istilah ini kemudian dibawa oleh penjelajah Barat ke Nusantara pada abad ke-16. Pada mulanya, masyarakat lokal menggunakannya secara organik untuk menyebut komoditas maupun pendatang. Namun, keretakan mulai muncul saat kolonialisme Belanda menguat.
Menurut tokoh sosial Eddie Lembong, politik segregasi (divide et impera) yang dijalankan pemerintah kolonial menciptakan sekat sosial. Dalam tensi inilah, kata yang awalnya deskriptif mulai bergeser menjadi peyoratif (negatif) karena sering diucapkan dengan nada prasangka.
Sebagai respons terhadap identitas baru, istilah Tionghoa muncul ke permukaan. Istilah ini populer seiring dengan semangat nasionalisme modern di daratan Asia Timur pada pengujung abad ke-19.
Di Indonesia, momentumnya terjadi pada tahun 1900 melalui pendirian Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). Organisasi ini mempopulerkan penyebutan Tionghoa melalui jalur pendidikan dan media massa sebagai bentuk penegasan martabat dan jati diri.
Wajah penyebutan ini kembali berubah drastis pasca-1967. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah menyeragamkan penggunaan istilah “Cina” dalam seluruh dokumen resmi. Meski alasan resminya adalah keseragaman bahasa, banyak pengamat melihat kebijakan ini tak lepas dari sentimen politik era tersebut.
Angin perubahan baru benar-benar berembus pada tahun 2014. Pemerintah secara formal menganjurkan penggunaan kembali istilah:
- Tiongkok: Untuk merujuk pada entitas negara.
- Tionghoa: Untuk merujuk pada etnis atau individu.
Langkah ini diambil untuk menghapus stigma negatif yang sempat melekat pada istilah lama, sekaligus bentuk penghormatan terhadap keberagaman identitas bangsa.
Perjalanan kata ini membuktikan bahwa bahasa bersifat cair. Ia bisa menjadi alat pemersatu, namun di tangan kebijakan yang salah, ia bisa menjadi instrumen pemisah. (Redaksi)
