Solusiindonesia.com — Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah mematangkan rencana pengerahan pasukan perdamaian ke Jalur Gaza. Sebanyak 5.000 hingga 8.000 personel disiapkan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), menjadikannya negara pertama yang berkomitmen secara konkret dalam misi tersebut.
Kesiapan Personel dan Teknis di Lapangan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa prajurit TNI AD telah memulai latihan intensif. Fokus persiapan mencakup satuan Zeni (konstruksi) dan tenaga kesehatan yang dinilai krusial untuk tahap rehabilitasi awal.
“Kami sudah mulai melatih personel yang kemungkinan dikerahkan. Estimasi jumlahnya sekitar satu brigade atau 5.000 hingga 8.000 prajurit, namun angka pastinya masih dalam tahap negosiasi,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (09/02) dikutip detik.
Meski persiapan teknis terus berjalan, Maruli menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai waktu keberangkatan dan lokasi spesifik penugasan sepenuhnya berada di tangan komando tertinggi negara.
Laporan media Israel, KAN News, menyebutkan bahwa fasilitas penampungan untuk tentara Indonesia mulai disiapkan di wilayah selatan Gaza, tepatnya di koridor antara Kota Rafah dan Khan Younis. Meskipun proses pembangunan infrastruktur perumahan diprediksi memakan waktu beberapa minggu, militer Indonesia diperkirakan akan menjadi pasukan asing pertama yang tiba di lokasi.
Menurut laporan Jerusalem Post, Indonesia juga akan mengirimkan “tim aju” ke pusat komando Amerika Serikat di Kiryat Gat untuk berdiskusi dengan militer Israel. Fokus pembicaraan meliputi:
- Aturan keterlibatan (rules of engagement).
- Prosedur koordinasi di sepanjang Garis Kuning.
- Pengamanan logistik dan lokasi penyimpanan senjata jika terjadi demiliterisasi.
Keterlibatan ini merupakan bagian dari bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Badan internasional ini dibentuk berdasarkan inisiasi perdamaian Presiden AS, Donald Trump, untuk mengawal transisi pascakonflik di Gaza.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari mendatang. Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa proses transisi di Gaza tetap berlandaskan pada solusi dua negara (two-state solution) dan tetap melindungi hak-hak kedaulatan rakyat Palestina.
Menanggapi isu miring yang menyebut Indonesia sekadar mengikuti agenda asing, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai posisi Indonesia justru semakin kuat di kancah global.
“Partisipasi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina dari dalam sistem. Namun, syarat utamanya adalah Indonesia harus memiliki agenda yang jelas, terukur, dan tidak kompromistis terhadap hak-hak dasar Palestina,” jelas Agung.
