Solusiindonesia.com — Dinamika politik di Kabupaten Pati mendadak memanas menyusul kabar penetapan status tersangka terhadap Bupati terpilih periode 2025–2030, Sudewo. Kondisi ini secara otomatis mengalihkan sorotan publik kepada sang Wakil Bupati, Risma Ardhi Chandra, yang dinilai memiliki peluang besar untuk naik takhta memimpin Bumi Mina Tani.
Secara konstitusional, jika kepala daerah berhalangan tetap atau tersandung masalah hukum yang inkrah, posisi tersebut akan digantikan oleh wakilnya. Lantas, siapakah sosok Risma Ardhi Chandra dan seberapa kuat posisinya untuk menakhodai Pati di tengah badai politik ini?
Transformasi Pengusaha Menjadi Pemimpin Daerah
Dikutip dari berbagai sumber, Risma Ardhi Chandra Lahir pada 11 Mei 1976, ia memiliki rekam jejak yang solid sebagai teknokrat dan pengusaha.
- Eks-Praktisi IT BUMN: Mengawali karier di PT PLN (Persero) pada 2001–2005, Chandra memiliki pemahaman mendalam terkait efisiensi berbasis teknologi.
- Raja Perikanan Pati: Ia adalah sosok di balik kesuksesan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. Berawal dari CV kecil pada 2007, ia berhasil membawa perusahaannya melantai di bursa saham (IPO) pada 2015.
Modal Politik dan Dukungan PKB
Bergabungnya Chandra ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Agustus 2024 silam menjadi langkah strategis yang memperkuat legitimasi politiknya. Sebagai kader PKB, Chandra memiliki dukungan mesin partai yang solid di akar rumput, terutama di kalangan santri dan pelaku usaha lokal.
Pengalaman Chandra dalam mengelola korporasi besar dianggap sebagai modal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan Kabupaten Pati, terutama jika ia harus mengambil alih peran Bupati dalam waktu dekat.
Menanti Kepastian Hukum
Meski baru dilantik pada 20 Februari 2025 bersama Sudewo, posisi Chandra kini menjadi sangat sentral. Publik menanti bagaimana ia akan memosisikan diri di tengah proses hukum yang menjerat pasangannya.
Jika status hukum Sudewo berlanjut pada penonaktifan, Risma Ardhi Chandra akan menjadi orang pertama yang memegang kendali eksekutif. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa ia mampu menjaga kondusivitas pemerintahan dan melanjutkan program pembangunan meski di bawah bayang-bayang krisis kepemimpinan.
