Solusiindonesia.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di wilayah Jawa Tengah. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Selasa pagi (3/3/2026), tim penyidik berhasil mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Kabar mengenai penangkapan kepala daerah ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia membenarkan bahwa tim penyelidik telah mengamankan sejumlah pihak dalam kegiatan tertutup tersebut.
Budi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan di wilayah Pekalongan. Tak lama setelah operasi berlangsung, Fadia Arafiq beserta pihak lainnya yang turut diamankan langsung digiring ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Tim saat ini membawa (Bupati Pekalongan) ke Gedung Merah Putih, Jakarta. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan resminya.
Hingga saat ini, pihak lembaga antirasuah tersebut masih menutup rapat rincian perkara yang menjerat putri dari penyanyi dangdut legendaris A. Rafiq tersebut. KPK juga belum memaparkan jenis barang bukti, baik berupa uang maupun dokumen, yang disita dalam OTT kali ini.
Berdasarkan prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring operasi tersebut, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi.
Profil Singkat dan Harta Kekayaan Fadia Arafiq
Fadia Arafiq dikenal sebagai politisi yang memiliki latar belakang keluarga seniman. Sebelum menjabat sebagai Bupati Pekalongan, namanya sudah cukup populer di panggung hiburan.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sempat beredar, kekayaan Fadia ditaksir mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp 85,6 miliar hingga Rp 86,7 miliar. Angka ini menjadikan dirinya salah satu kepala daerah dengan aset yang signifikan di Jawa Tengah.
Menanggapi penangkapan ini, Partai Golkar selaku partai naungan Fadia menyampaikan rasa prihatin. Pihak partai meminta seluruh kader di daerah untuk tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan yang berlaku sembari menunggu proses hukum yang berjalan di KPK.
