Solusiindonesia.com — Di balik narasi kemajuan Jawa Timur, potret buram kemiskinan infrastruktur masih menghantui warga di ujung timur Pulau Madura. Infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi, kini kondisinya memprihatinkan dan seolah sengaja “dilupakan” oleh para pemangku kebijakan.
Kondisi jalan di lima kepulauan utama Kabupaten Sumenep—Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu—saat ini dilaporkan rusak parah. Lubang menganga yang berubah menjadi kubangan air saat hujan kini menjadi pemandangan sehari-hari, menghambat akses pendidikan, kesehatan, hingga distribusi pangan.
Presiden RI Prabowo Subianto telah mencanangkan target ambisius: Swasembada Pangan. Namun, bagaimana mungkin target ini tercapai jika konektivitas fisik di daerah kepulauan masih “terpincang-pincang”?
Ketua DPD PWRI Jatim, Moh. Ridwan Sutarjo, melontarkan kritik pedas terhadap ketimpangan ini. Menurutnya, ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika empat pilar utama terpenuhi: Ketersediaan (Availability), keterjangkauan (Accessibility), pemanfaatan (Utilization) dan kesetabilan (Stability).
“Empat pilar ini mustahil dicapai jika akses jalan saja hancur. Ini ironis. Masyarakat kepulauan berhak atas kualitas hidup yang sama dengan masyarakat daratan,” tegas Ridwan dalam keterangannya, Selasa (17/03/2026).
Pertanyaan besar kini mengarah pada kinerja para wakil rakyat. Di mana peran Gubernur Jawa Timur serta para anggota DPRD Provinsi Jatim (Dapil 14) dan DPR RI (Dapil XI)?
Publik mulai mempertanyakan apakah kunjungan kerja dan reses yang dilakukan selama ini hanyalah formalitas belaka. Ada kecurigaan kuat mengenai pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan di kepulauan.
> “Apakah kursi dewan hanya dijadikan alat transaksi? Ke mana hasil reses selama ini? Kami mendesak KPK untuk segera turun tangan menyoroti kinerja dan transparansi anggaran yang melibatkan wakil rakyat dari Dapil Madura,” ungkap Ridwan dengan nada tegas.
>
Secara administratif dan geopolitik, lima kepulauan di Sumenep adalah aset strategis Jawa Timur. Namun, minimnya konektivitas transportasi dan digital membuat wilayah ini merasa terpinggirkan.
Integrasi daerah tidak akan pernah terjadi jika pemerintah provinsi terus “tutup mata” terhadap kondisi Raas hingga Masalembu. Ridwan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk keadilan sosial.
Masyarakat kini diimbau untuk lebih kritis dalam mengawasi kinerja wakil mereka. Media dan jalur hukum harus menjadi alat kontrol agar anggaran pembangunan benar-benar mendarat di aspal jalanan kepulauan, bukan menguap di kantong-kantong birokrasi.
