Solusiindonesia.com — Dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tata Maulana dan Dani M. Nursalam, menjadi orang terakhir yang tiba di Gedung Merah Putih KPK usai operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid.
Tata Maulana datang sekitar pukul 18.56 WIB dengan mengenakan kaus merah bata dan rompi hijau tentara. Sebelumnya, Dani M. Nursalam lebih dulu tiba untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Selasa (04/11/2025) malam.
“Dengan demikian, total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta
Menurut Budi, Tata Maulana diketahui merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau, sementara Dani M. Nursalam menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur Riau.
Sebelumnya, KPK mengamankan uang senilai lebih dari Rp1 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid.
“Total uang yang disita, jika dikonversi ke rupiah, melebihi Rp1 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (04/10/2025)
Budi menambahkan, uang tersebut terdiri atas berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan pound sterling.
Kabar OTT ini pertama kali dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Ya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta (4/11/2025).
Ketua KPK Setyo Budiyanto pun membenarkan adanya penangkapan tersebut.
“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo saat dihubungi ANTARA pada hari yang sama (04/11)
Penindakan ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2025.
Tercatat, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid merupakan yang keenam pada tahun ini.
Sebelumnya, KPK telah melakukan lima OTT lain:
- Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, menyangkut dugaan korupsi proyek RSUD Kolaka Timur.
- 13 Agustus 2025 OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
- Kasus Kemenaker dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
- KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal status hukum para pihak yang ditangkap dalam operasi terbaru ini.
