Solusiindonesia.com — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, angkat bicara mengenai dugaan hilangnya puluhan ton bantuan logistik untuk korban bencana di wilayah tengah Aceh. Mualem mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan informal mengenai sekitar 80 ton bantuan logistik hilang di kawasan Bener Meriah.
Laporan ini diterima oleh Gubernur di Banda Aceh pada Rabu malam, menyusul penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh.
“Saya dengar berita burung atau berita tidak valid ya, ada 80 ton hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah,” ujar Mualem dalam konferensi pers.
Mualem menegaskan bahwa informasi mengenai hilangnya logistik tersebut masih sebatas kabar burung dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Untuk menindaklanjuti laporan ini, Pemerintah Aceh akan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan.
“Kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percayakan. Nanti bersama-sama ini ada pak Pangdam, ada pak polisi, apakah betul atau tidak,” tegasnya, menunjukkan keseriusan dalam memastikan transparansi penyaluran bantuan.
Meskipun Gubernur menyatakan bahwa penyaluran bantuan untuk Bener Meriah dan Aceh Tengah telah dilakukan secara maksimal, ia mengakui adanya kekhawatiran mengenai efektivitas distribusi di lapangan.
“Kalau kita pikir-pikir ya, sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak,” kata Mualem.
Menurutnya, banyaknya donatur yang menyumbangkan bantuan berpotensi menimbulkan masalah dalam hal ketepatan sasaran penyaluran. Ia berharap semua pihak terkait, termasuk relawan, dapat menyalurkan bantuan dengan prinsip keadilan dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Mualem secara spesifik meminta Bupati Bener Meriah, Tagore, untuk memastikan pembagian sembako berjalan adil. Permintaan ini didasari oleh posisi Bener Meriah yang strategis, terutama karena adanya bandara yang menjadi titik penting untuk distribusi logistik bencana.
Pemerintah Aceh bertekad untuk memastikan bahwa seluruh bantuan, baik dari pemerintah maupun donatur, dikelola dan didistribusikan secara bertanggung jawab. Perkembangan hasil penyelidikan bersama TNI dan Polri akan diumumkan kepada publik.
