Solusiindonesia.com — Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini memicu perdebatan publik. Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat menyatakan komitmennya untuk tetap setia dalam satu barisan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa sikap partai didasari oleh koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, UUD 1945 memberikan mandat penuh kepada negara untuk mengatur teknis pemilihan pemimpin daerah melalui undang-undang.
Herman menyebutkan bahwa baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD adalah mekanisme yang sah secara konstitusional. Namun, ia menekankan beberapa poin krusial mengapa opsi Pilkada via DPRD patut dipertimbangkan kembali:
- Efektivitas Pemerintahan: Menyelaraskan koordinasi antara eksekutif dan legislatif di daerah.
- Kualitas Kepemimpinan: Menjaring calon melalui proses seleksi yang lebih terukur.
- Stabilitas Politik: Meminimalisir polarisasi tajam di tingkat akar rumput.
- Persatuan Nasional: Menjaga keutuhan sosial dari risiko konflik horizontal pasca-pemilu.
Meski publik khawatir perubahan sistem ini akan menyuburkan praktik politik dinasti, Demokrat menekankan pentingnya keterbukaan. Herman menjamin bahwa transisi kebijakan ini harus melibatkan partisipasi publik yang luas agar tetap akuntabel.
“Prinsip kami jelas: apa pun mekanismenya, demokrasi tidak boleh mati. Suara rakyat harus tetap dihormati dan persatuan nasional tetap menjadi fondasi utama,” ujar Herman Khaeron.
Demokrat mendorong agar pembahasan mengenai revisi mekanisme Pilkada dilakukan secara transparan. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan final nantinya benar-benar mencerminkan kehendak kolektif rakyat, bukan sekadar kepentingan elite politik semata.
Dengan sikap ini, Demokrat mempertegas posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan format demokrasi yang paling ideal bagi kondisi Indonesia saat ini.
