Solusiindonesia.com — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan resmi ditutup pada Senin (12/1/2026) di Ancol, Jakarta Utara. Dalam momentum tersebut, partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan posisi politiknya sebagai partai penyeimbang serta mengeluarkan 21 poin rekomendasi eksternal yang menyoroti isu demokrasi, kedaulatan, hingga reformasi institusi Polri dan TNI.
Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, yang membacakan hasil rekomendasi tersebut menyatakan bahwa langkah ini diambil demi mengawal pemerintahan agar tetap demokratis dan berkeadilan.
Menjaga Demokrasi dan Mencegah “Otoritarian Populis”
Salah satu poin krusial dalam Rakernas kali ini adalah peringatan PDIP terhadap potensi tumbuhnya praktik otoritarian populis. PDIP mendorong seluruh elemen bangsa untuk membentengi kedaulatan rakyat dan mencegah kriminalisasi terhadap suara-suara kritis masyarakat sipil.
“Peningkatan kualitas demokrasi memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances) yang kritis dan efektif,” ujar Jamaluddin dalam pidatonya.
Fokus pada Kedaulatan Nasional dan Isu Global
PDIP juga menyoroti dinamika geopolitik internasional. Secara spesifik, partai mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan negara lain, termasuk memberikan kritik keras atas intervensi asing terhadap kedaulatan Venezuela.
Selain itu, rekomendasi Rakernas I PDIP mencakup komitmen terhadap:
- Keadilan Ekologis: Mendorong kebijakan Net Zero Emission dan transisi energi terbarukan.
- Kedaulatan Pangan: Memperkuat produksi petani, nelayan, dan peternak lokal melalui riset serta perlindungan harga.
- Reformasi Hukum: Memastikan penegakan hukum tidak dijadikan alat kekuasaan politik atau persaingan bisnis.
Daftar Lengkap 21 Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP 2026
Berikut adalah ringkasan dari 21 poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas I PDIP: - Kedaulatan Trisakti: Memperkokoh politik, ekonomi, dan budaya berdasarkan Pancasila.
- Hukum Internasional: Menolak intervensi asing terhadap kedaulatan negara merdeka (kasus Venezuela).
- Check and Balances: Memperkuat peran partai politik dan kebebasan pers sebagai pengawas negara.
- Posisi Partai: Menegaskan PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah.
- Darurat Ekologi: Penghentian deforestasi dan pemulihan ekosistem pesisir.
- Mitigasi Bencana: Memperkuat teknologi mitigasi bencana yang terintegrasi.
- Transisi Energi: Mempercepat implementasi energi terbarukan (Just Energy Transition Plan).
- Merawat Pertiwi: Mengelola SDA di bawah kedaulatan negara untuk kemakmuran rakyat.
- Politik Marhaen: Berpihak pada buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat.
- Kedaulatan Pangan: Pengembangan riset pangan dan perlindungan lahan produktif.
- Koperasi Mandiri: Mendukung gerakan ekonomi rakyat berbasis gotong royong.
- Otonomi Daerah: Menuntut alokasi anggaran TKD yang adil dan proporsional.
- Tiga Pilar Partai: Fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
- Reformasi Pilkada: Mendorong sistem e-voting dan pemberantasan mahar politik.
- Sistem Multipartai Sederhana: Reformasi sistem politik agar selaras dengan sistem presidensial.
- Generasi Muda & Teknologi: Memberikan ruang bagi anak muda dalam penguasaan AI dan bioteknologi.
- Cegah Otoritarianisme: Melindungi gerakan sipil dari kriminalisasi politik hukum.
- Transformasi Polri: Mendorong akuntabilitas Polri agar setia pada konstitusi, bukan kekuasaan.
- Independensi Penegak Hukum: Menolak pembajakan hukum untuk kepentingan politik.
- Profesionalisme TNI: Menjaga TNI agar menjauhi politik praktis dan fokus pada pertahanan.
- Anti-Korupsi Internal: Peluncuran gerakan “Jati Diri Soekarno” (Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia).
Melalui 21 rekomendasi ini, PDIP memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan mengambil peran aktif di luar pemerintahan pusat sebagai pengawas kebijakan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga marwah demokrasi Indonesia tetap pada jalurnya sesuai amanat Reformasi 1998.
