Solusiindonesia.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan status hukum Bupati Pati, Sudewo, menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Penetapan ini merupakan pengembangan dari penyidikan panjang yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap klaster korupsi di lingkungan DJKA.
- Peningkatan Status ke Tahap Penyidikan
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa kasus yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Pati tersebut telah naik ke meja penyidikan.
“Benar bahwa ini adalah pintu masuk. Untuk perkara DJKA itu, hari ini kita juga sudah dinaikkan ke penyidikan. Iya, (Sudewo) sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).
- Dugaan Aliran Commitment Fee
Keterlibatan Sudewo diduga terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Anggota DPR RI. Ia disinyalir menerima uang suap atau commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta api.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa nama Sudewo muncul dalam pengembangan kasus yang juga menyeret tersangka lain berinisial R.
“Saudara SDW (Sudewo) diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran dana commitment fee. Hal ini berkaitan dengan update penahanan tersangka R yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Budi kepada awak media.
- Rekam Jejak Pemeriksaan
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sudewo tercatat telah memenuhi panggilan penyidik KPK sebanyak dua kali sepanjang tahun 2025:
- 27 Agustus 2025: Pemeriksaan perdana sebagai saksi.
- 22 September 2025: Pemeriksaan lanjutan untuk mendalami aliran dana.
Kasus suap di DJKA ini menjadi salah satu fokus besar KPK karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat kementerian, anggota legislatif, hingga pihak swasta, dengan nilai proyek yang sangat besar.
