Solusiindonesia.com — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, terkait dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam perkara pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, setiap informasi yang muncul dalam persidangan akan dicermati untuk melihat relevansinya dengan pembuktian perkara.
“Setiap fakta yang terungkap dalam persidangan tentu akan dianalisis oleh JPU,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/01/2025)
Menurut Budi, analisis tersebut dilakukan untuk memastikan apakah keterangan Immanuel Ebenezer dapat menjadi bukti baru yang membuka peluang pengembangan perkara lebih lanjut.
“Apakah kemudian bisa menjadi bukti-bukti baru untuk pengembangan perkara ini, tentu akan dilihat dari proses persidangan yang berjalan,” ujarnya.
Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker ini sebelumnya menyeret Immanuel Ebenezer dan sepuluh pihak lainnya sebagai tersangka. Penetapan dilakukan KPK pada 22 Agustus 2025.
Sebelas tersangka awal terdiri dari sejumlah pejabat struktural di Kemenaker serta pihak swasta, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait layanan sertifikasi K3.
Perkembangan perkara berlanjut dengan penetapan tiga tersangka tambahan pada 11 Desember 2025. Ketiganya adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga, mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Chairul Fadhly Harahap, serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), Immanuel Ebenezer mengungkap adanya dugaan keterlibatan unsur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam perkara tersebut.
“Ada satu partai dan satu ormas yang terlibat dalam permainan ini,” ujar Immanuel Ebenezer sebelum pembacaan dakwaan.
