Solusiindonesia.com — Hubungan antara dua menteri kabinet kembali menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons santai namun menohok terkait sanggahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengenai simpang siur anggaran pengadaan kapal.
Perselisihan ini bermula dari temuan lapangan Menkeu di industri galangan kapal nasional yang dianggap tidak sinkron dengan klaim pengadaan kapal oleh Kementerian KP.
Usai melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI di Senayan, Rabu (11/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya didasarkan pada pengecekan langsung ke pihak produsen.
“Saya cuma cek ke galangan, ada tidak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya tidak tahu,” ujar Purbaya.
Meski demikian, Menkeu membuka ruang adanya perbedaan data. Ia mengakui jika skema pendanaan proyek tersebut memang cukup kompleks karena melibatkan pinjaman luar negeri.
“Mungkin saya datanya salah, yang betul Pak Trenggono. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Perlu diingat, pinjaman juga nantinya harus melewati Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Ketegangan ini mencuat setelah video pernyataan Purbaya dalam acara Kadin Indonesia viral. Saat itu, Menkeu heran mengapa KKP belum melakukan pemesanan (order) ke industri galangan dalam negeri, padahal pihaknya merasa anggaran sudah siap dikucurkan.
Merespons hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sempat melayangkan kritik tajam melalui media sosial.
Trenggono meminta Menkeu untuk berkoordinasi lebih baik dengan jajaran internalnya di Kemenkeu.
Poin-Poin Klarifikasi Menteri KP:
- Sumber Dana: Proyek 1.500 kapal ikan tersebut berasal dari skema kredit atau pinjaman pemerintah Inggris (UK).
- Proses Administrasi: Trenggono menegaskan bahwa pencairan anggaran dari luar negeri memiliki mekanisme tersendiri.
- Sentilan Balik: Melalui Instagram pribadinya, Trenggono meminta Menkeu untuk “paham dan cerdas” dalam melihat alur dana pinjaman luar negeri.
Menkeu Purbaya mengaku tidak ingin berlarut-larut dalam perdebatan angka yang menurutnya terus berubah. Baginya, prioritas utama adalah eksekusi program yang berdampak pada ekonomi bawah.
“Yang penting begini, ketika ada program pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah (eksekusi). Itu saja,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pelaku industri galangan kapal nasional masih menunggu kepastian terkait pesanan massal tersebut. Revitalisasi industri perkapalan domestik sangat bergantung pada realisasi proyek besar seperti pengadaan 1.500 kapal ikan yang direncanakan pemerintah.
