Solusiindonesia.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk membenahi internal Kementerian Keuangan. Fokus utama perombakan ini menyasar dua instansi vital: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah “obrak-abrik” ini diambil menyusul target penerimaan negara yang meleset serta tingginya risiko kebocoran anggaran.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (27/1/2026), Purbaya menegaskan akan mengganti seluruh pejabat di lima pelabuhan besar di Indonesia. Tak sekadar mutasi, Menkeu bahkan berencana untuk “merumahkan” pejabat yang dinilai tidak perform.
“Ini serius, besok akan kita rombak. Pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua. Beberapa bahkan saya rumahkan saja sebagai pesan bahwa kita serius tahun ini,” ujar Purbaya.
Pemilihan personel baru akan dioptimalkan dari sumber daya internal yang sudah memahami seluk-beluk operasional di lapangan, guna memastikan transisi berjalan cepat tanpa mengganggu pelayanan.
Purbaya mengungkapkan bahwa langkah berani ini juga dipicu oleh peringatan keras dari Presiden Prabowo Subianto. Jika performa Bea Cukai tidak kunjung membaik hingga akhir tahun 2026, pemerintah membuka peluang untuk mengembalikan pengawasan komoditas kepada pihak swasta, yakni Societe Generale de Surveillance (SGS).
Ancaman ini menjadi alarm bagi DJBC untuk segera menutup celah-celah kebocoran yang selama ini merugikan kas negara.
Selain Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak juga berada dalam bidikan radar Menkeu. Hal ini merujuk pada capaian tahun 2025 di mana realisasi setoran pajak hanya menyentuh angka Rp1.917,6 triliun, atau sekitar 87,6% dari target yang ditetapkan.
Meskipun tahun lalu ia masih memaklumi kondisi tersebut karena baru menjabat pada September 2025, tahun ini Purbaya enggan menoleransi kegagalan serupa.
“Tahun ini saya tidak bisa lagi beralasan sebagai menteri baru. Sebelum saya yang ditegur (Presiden), saya akan tindak tegas dulu Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukainya kalau kerja tidak beres,” tegasnya.
Perombakan besar-besaran ini sedianya direncanakan sejak akhir tahun lalu, namun sempat tertunda demi menjaga stabilitas penerimaan di penutup tahun anggaran. Kini, dengan mandat penuh, Menkeu optimis perbaikan struktur ini akan menciptakan cara kerja yang lebih transparan dan akuntabel.
