Solusiindonesia.com — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas terkait arah penegakan hukum di Indonesia. Dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (13/2), Kepala Negara mewanti-wanti aparat penegak hukum agar menjaga integritas dan tidak mempolitisasi proses hukum demi kepentingan kekuasaan.
Langkah ini diambil Presiden sebagai upaya memperkuat kepastian hukum yang menjadi fondasi utama iklim investasi dan stabilitas nasional.
Di hadapan para investor dan pakar ekonomi, Prabowo menekankan bahwa hukum harus tegak tanpa pandang bulu, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan yang murni. Ia secara spesifik menyoroti fenomena miscarriage of justice atau kegagalan keadilan yang sering kali merugikan masyarakat.
“Saya bertekad: Patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus menegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada hukum dipakai alat untuk ‘ngerjain’ lawan politik,” tegas Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden meminta para hakim di seluruh tingkatan untuk berani mengambil keputusan yang adil berdasarkan bukti yang kuat atau beyond reasonable doubt (di luar keraguan yang masuk akal). Menurutnya, keputusan yang abu-abu hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Bagi Presiden, kepastian hukum bukan sekadar urusan pengadilan, melainkan instrumen ekonomi. Dengan penegakan hukum yang adil, rakyat akan merasa tenang dan para investor memiliki kepercayaan penuh untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” pungkasnya menutup pidato di acara IEO 2026 tersebut.
