Solusiindonesia.com — Transformasi ekonomi pedesaan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan tren positif. Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan bahwa pembangunan fisik 20.000 unit koperasi ditargetkan mencapai 100 persen pada Mei 2026 mendatang.
Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 1.000 unit Kopdes telah selesai dibangun sepenuhnya. Sementara itu, hampir 20.000 unit lainnya sedang dalam tahap konstruksi dengan rata-rata progres fisik mencapai 20 persen.
Ferry menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem pendukungnya.
“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit). Persiapan ini mencakup sistem manajemen, penguatan kapasitas SDM, serta dukungan teknis agar koperasi langsung berjalan begitu fisik selesai,” ujar Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Pemerintah berencana melanjutkan pembangunan gelombang berikutnya segera setelah tahap pertama ini tuntas. Ambisinya, total 80.000 unit koperasi akan berdiri kokoh di seluruh pelosok Indonesia pada akhir tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program yang diluncurkan sejak Juli 2025 ini didukung oleh sinergi pendanaan yang kuat, mulai dari APBN, APBD, Dana Desa, hingga peran strategis BUMN. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) ditunjuk sebagai mitra utama dalam membangun infrastruktur logistik dan gerai.
Berikut adalah rincian alokasi anggaran dan fasilitas setiap unit Kopdes Merah Putih:
- Total Plafon: Rp3 miliar per unit.
- Investasi Fisik (Capex): Rp2,5 miliar (pembangunan fisik dan kelengkapan).
- Biaya Operasional (Opex): Rp500 juta.
- 7 Fasilitas Wajib:
- Kantor Koperasi
- Gerai Sembako
- Unit Simpan Pinjam
- Klinik Desa
- Apotek Desa
- Gudang Berpendingin (Cold Storage)
- Sarana Logistik
Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi tulang punggung kemandirian masyarakat desa. Dengan adanya fasilitas seperti cold storage dan sarana logistik, petani dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan nilai tambah produk mereka.
Langkah ini dipandang sebagai strategi konkret pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional yang dimulai dari akar rumput.
