Solusiindonesia.com — Keputusan pemerintah membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menduduki posisi strategis sebagai direksi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi perbincangan hangat di tengah publik.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah berani dalam menghadapi tantangan globalisasi bisnis, namun tetap memerlukan kehati-hatian dan pengawasan ketat agar tidak bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan bahwa penunjukan WNA di tubuh BUMN harus mengedepankan keahlian, profesionalisme, dan kebutuhan objektif perusahaan.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, terutama jika SDM dalam negeri belum mampu mengisi posisi yang dibutuhkan.
“Selama penunjukan itu berdasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, serta dengan catatan tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka tentu tidak masalah,” ujar Rivqy, Pada kamis (16/10/2025). Sesuai yang dilansir oleh Antaranews
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme pengawasan dan transparansi perlu diperkuat agar penunjukan WNA tidak mengabaikan kepentingan nasional yang selama ini menjadi pijakan utama dalam pengelolaan BUMN.
“Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi, bukan semata-mata globalisasi, tetapi juga harus berkelanjutan secara ekonomi untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media Group, Steve Forbes, menyatakan bahwa pemerintah telah membuka peluang bagi ekspatriat untuk memimpin BUMN.
“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia, sudah bisa memimpin BUMN kami,” ungkap Prabowo.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia pada 15 Oktober 2025 yang menetapkan dua WNA sebagai direksi.
Balagopal Kunduvara menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, sedangkan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi. Keduanya memiliki rekam jejak di perusahaan penerbangan internasional.
Balagopal sebelumnya menjabat sebagai Vice President Financial Services di Singapore Airlines (2021–2025), sementara Neil Raymond memiliki pengalaman sebagai Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines dan konsultan di NM Aviation Limited.
Kebijakan ini menjadi sinyal perubahan arah manajemen BUMN ke model bisnis internasional, namun juga menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai prioritas terhadap SDM dalam negeri.
Rivqy menegaskan bahwa penguatan kinerja BUMN memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengesampingkan peran putra-putri bangsa sendiri.
“BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Jika profesionalisme dan transfer pengetahuan bisa dipercepat dengan melibatkan tenaga asing, silakan saja. Tapi tetap harus dijaga semangat nasionalismenya,” pungkasnya.
Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan BUMN di era kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan harapan dapat membawa transformasi bisnis yang lebih kompetitif di level global, tanpa mengorbankan jati diri ekonomi nasional.
