Solusiindonesia.com —Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang sebelumnya rawan penyimpangan, untuk membiayai berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka satu tahun masa pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“306 triliun rupiah anggaran yang rawan korupsi telah berhasil kita alihkan ke program-program pro rakyat. Ini kita gunakan langsung untuk kepentingan masyarakat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran menteri. Sesuai yang dilansir oleh Antaranews
Presiden menjelaskan bahwa pengalihan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran serta upaya memperkuat tata kelola keuangan negara.
Menurutnya, dana tersebut kini dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan sosial langsung, serta pembangunan infrastruktur dasar di desa dan sektor pertanian.
Dalam arahannya, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Ia menyatakan tidak ada lagi pihak yang kebal hukum dalam pemerintahan saat ini.
“Tidak ada lagi yang untouchable. Kita bertekad untuk menyelidiki setiap kasus korupsi yang ada. Saya berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang terus menjalankan tugas dengan tegas,” katanya.
Prabowo turut mengapresiasi keberhasilan aparat penegak hukum yang disebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1.000 triliun dari praktik korupsi, penyelundupan, dan penyelewengan anggaran.
Untuk mendukung integritas dan profesionalisme aparat hukum, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan aparat. Salah satunya melalui kebijakan kenaikan gaji hakim tingkat bawah hingga 280 persen.
“Ini penting agar mereka tidak mudah disuap. Hakim kita tidak boleh bisa dibeli oleh siapa pun,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan reformasi sistem keuangan publik terus dilanjutkan sebagai bagian dari langkah mencegah kebocoran anggaran, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan APBN.
