Solusiindonesia.com — Kasus gangguan mesin sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur setelah pengisian bahan bakar jenis Pertalite menarik perhatian publik dan lembaga legislatif.
Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) bertindak cepat dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas bahan bakar nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengatakan Pertamina harus memperkuat sistem pengendalian mutu dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar secara terbuka.
“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujar Nurdin di Jakarta, Selasa (29/10:2025). Sesuai yang dilansir oleh Amataranews
Kasus ini mencuat setelah sejumlah pengendara di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan melaporkan motor mereka mengalami gejala tersendat atau mati mendadak setelah mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Laporan tersebut ramai dibagikan di media sosial dan memicu kekhawatiran akan mutu bahan bakar bersubsidi itu.
Baca Juga: Anggota DPR Maman Imanulhaq Tantang Pimpinan Trans7 Mondok 40 Hari di Pesantren
Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patra Niaga telah menurunkan tim investigasi, membuka posko pengaduan, serta melakukan pengambilan sampel BBM dari sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga masalah itu bisa disebabkan oleh kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar. Namun hingga kini, hasil uji laboratorium resmi belum diumumkan.
Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, akan mengawal proses investigasi dan meminta Pertamina bertanggung jawab penuh terhadap hasil temuan di lapangan.
Selain itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak mengaitkan kasus ini dengan rencana kebijakan penambahan etanol yang sedang dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah pimpinan Menteri Bahlil Lahadalia.
“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” tegas Nurdin.
Ia juga menilai langkah Kementerian ESDM mendorong pengembangan energi terbarukan merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional.
“Kasus ini murni persoalan distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tutupnya.
Sementara itu, publik masih menantikan hasil resmi pemeriksaan laboratorium Pertalite dan langkah konkret Pertamina dalam menindaklanjuti keluhan para pengguna.
