Solusiindonesia.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (04/11/2025)
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan strategis, terutama mengenai upaya perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Fokus pembahasan meliputi penindakan terhadap impor barang bekas serta percepatan transformasi digital bagi sektor UMKM nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya kebijakan yang tidak merugikan para pelaku usaha kecil, khususnya dalam penertiban barang-barang bekas impor.
Presiden Prabowo juga meminta agar pemerintah menyiapkan solusi nyata dengan menyediakan produk lokal sebagai alternatif dagangan bagi pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas.
“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
Lebih lanjut, Maman menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kementerian UMKM untuk memastikan para pedagang thrifting tetap memiliki ruang untuk berusaha dengan menjual produk buatan dalam negeri.
Pemerintah, kata Maman, tidak ingin mematikan aktivitas ekonomi para pedagang, melainkan mengarahkannya agar mendukung pertumbuhan industri lokal.
“Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan” ungkapnys
Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” tambahnya
Selain itu, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya percepatan digitalisasi layanan bagi pelaku UMKM. Ia meminta agar sistem terintegrasi “Sapa UMKM” segera diwujudkan sebagai sarana satu pintu untuk berbagai layanan mulai dari perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran produk.
“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” tutur Maman.
Melalui platform Sapa UMKM, pemerintah akan mengintegrasikan seluruh layanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi para pelaku usaha.
“Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan perhatian terhadap peningkatan daya saing UMKM melalui penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi.
Menurut Maman, Kepala Negara meminta agar pengurusan sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.
“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat,” ucapnya.
Di sisi lain, Presiden juga menyoroti tindak lanjut program penghapusan piutang UMKM yang saat ini tengah berjalan.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 67 ribu UMKM yang sudah terdaftar dalam program tersebut, namun jumlah potensial penerimanya diperkirakan jauh lebih besar.
“Kalau sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” kata Maman.
