Solusiindonesia.com — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan kesiapannya untuk menggelar pasukan di berbagai kawasan industri strategis milik negara. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna mencegah aksi sabotase yang dapat mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Kolonel Infanteri Donny Pramono, menjelaskan bahwa kehadiran prajurit di lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan fungsi krusial dalam perlindungan objek vital nasional.
“Untuk bentuk pengamanan, secara umum TNI melaksanakan fungsi perlindungan objek vital, pencegahan sabotase, serta penanganan potensi ancaman terhadap kepentingan nasional,” ujar Donny di Jakarta, Rabu, (26/11/2025)
Pengamanan ketat ini bertujuan menjamin kelancaran operasional industri strategis negara agar dapat menghasilkan output maksimal bagi rakyat. Hal ini selaras dengan instruksi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang menekankan bahwa aset negara harus beroperasi penuh untuk kepentingan masyarakat luas.
Meski demikian, Donny menyebutkan bahwa TNI AD saat ini masih menunggu arahan teknis dari Markas Besar (Mabes) TNI terkait pola pengamanan spesifik maupun satuan yang akan diterjunkan.
“Apakah nantinya dilakukan oleh satuan wilayah, satgas tertentu, atau unsur lainnya, seluruhnya akan ditentukan melalui kebijakan terpusat oleh Mabes TNI,” jelasnya.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin secara spesifik menyoroti pentingnya pelibatan TNI dalam menjaga aset energi, seperti kilang minyak dan terminal milik Pertamina. Menurutnya, instalasi tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari gelar kekuatan dan kedaulatan negara.
“Semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional,” tegas Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin lalu.
Menhan menambahkan bahwa pelibatan TNI memiliki landasan hukum yang kuat, yakni sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang termaktub dalam revisi UU TNI. Implementasi pengamanan ini nantinya akan didukung oleh Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tengah diperbanyak jumlahnya oleh pemerintah, dengan target penambahan 150 BTP per tahun.
