Solusilndonesia.com — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/12/2025), RK menekankan bahwa seluruh tindakan korporasi BJB merupakan kewenangan internal perusahaan dan tidak berada dalam ranah keputusan gubernur.
RK menjelaskan bahwa seorang gubernur hanya dapat mengetahui aktivitas korporasi BUMD bila ada laporan resmi dari direksi, komisaris, atau Kepala Biro BUMD.
Ia menegaskan, selama masa jabatannya tidak pernah ada aduan ataupun laporan terkait dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di tubuh BJB.
“Jadi pada intinya, saya tidak mengetahui apa pun terkait perkara dana iklan ini. Dalam tupoksi gubernur, urusan aksi korporasi adalah kewenangan teknis mereka sendiri. Dan tiga unsur itu tidak pernah menyampaikan laporan kepada saya,” ujar Ridwan Kamil.
RK mengaku perlu memberikan klarifikasi untuk meluruskan dugaan publik yang dinilainya berkembang tanpa dasar. Ia menegaskan tidak pernah mengetahui, terlibat, atau menikmati hasil yang dikaitkan dengan praktik korupsi tersebut.
“Saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membuat persepsi yang selama ini beredar menjadi lebih jelas,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, RK juga menanggapi isu mengenai aliran dana kepada model majalah dewasa, Lisa Mariana. Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi BJB.
“Itu konteksnya pemerasan, dan itu uang pribadi,” tegas RK.
Sebelumnya, Lisa Mariana telah diperiksa KPK untuk memastikan asal-usul dana tersebut. Kepada penyidik, Lisa membenarkan adanya sejumlah dana yang ia terima untuk kebutuhan anaknya, meski enggan menyebutkan jumlah nominal.
RK menyebut bahwa kehadirannya di KPK justru membuatnya lega karena dapat menyampaikan klarifikasi secara langsung. Menurutnya, tanpa keterangan resmi, opini publik mudah berkembang liar dan merugikan dirinya.
“Saya sebenarnya senang bisa hadir karena ini saya tunggu-tunggu. Tanpa klarifikasi, persepsinya bisa liar dan merugikan,” ujar RK.
Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara dan mantan pejabat publik, dirinya menghormati proses hukum dan berkewajiban bersikap transparan.
“Saya datang untuk menghormati supremasi hukum dan memberikan akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik,” tambahnya.
RK berharap keterangan yang ia berikan membantu proses penyidikan agar duduk perkara menjadi lebih terang.
“Intinya saya siap mendukung KPK dan memberikan informasi seluas-luasnya terkait perkara di BJB,” kata RK mengakhiri.
