Sokusiibdonesia.com — Kepemimpinan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kini menjadi buah bibir dan sasaran amuk publik, bukan karena prestasi, melainkan karena memilih menunaikan ibadah umrah di tengah lilitan bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya.
Potret Mirwan yang khusyuk di Tanah Suci mendadak viral, menjadi pemantik kemarahan warganet dan bahkan menyulut kegeraman Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Ironisnya, beberapa waktu sebelumnya, Mirwan diketahui telah menandatangani Surat Pernyataan Ketidaksanggupan menangani bencana, secara resmi menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Seolah mengakui keterbatasan, namun tindakannya selanjutnya justru menuai kecaman hebat.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, tak bisa menahan amarahnya. Ia bahkan menyamakan bencana kali ini sebagai “Tsunami Jilid Kedua” karena dampak yang lebih luas dan durasi genangan yang mencapai lima hari, jauh lebih lama dari tsunami 2004.
”Kepala daerah itu dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun, bukan untuk mengeluh. Rakyat butuh pemimpin yang berdiri di barisan terdepan, bukan yang lari dari tanggung jawab,” ujar Mualem, mendesak kepala daerah yang tak becus untuk segera mundur (Antara, Jumat 5/12/2025).
Kekecewaan Mualem semakin dalam karena Mirwan nekat berangkat umrah meski permohonan izin ke luar negerinya telah ditolak tegas melalui surat resmi tertanggal 28 November 2025. Penolakan itu beralasan karena Aceh sedang berada dalam status Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, memastikan Gubernur telah memerintahkan pengecekan atas kabar keberangkatan tersebut dan berjanji akan memberikan teguran. “Apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegasnya.
Kemendagri tak tinggal diam. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menyebut tindakan Mirwan sangat disayangkan dan tak mencerminkan sikap pemimpin yang bertanggung jawab.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” ucap Benny, menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan.
Tak lama setelah gelombang kritik, teguran nyata justru datang dari partai yang menaunginya. Partai Gerindra mengambil langkah cepat dan tegas.
”DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, yang mengungkapkan kekecewaan atas sikap kepemimpinan Mirwan yang memilih berlibur rohani saat daerahnya berduka.
Menanggapi pencopotan dan badai kritik, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan klarifikasi yang agak membela diri. Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, menjelaskan bahwa keberangkatan Bupati (sejak Selasa, 2/12/2025) dilakukan setelah memastikan penanganan korban bencana berjalan lancar dan situasi umum sudah stabil.
”Narasi tersebut tidak benar, korban bencana yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Ini bukti soliditas semua pihak,” ujar Diva.
Diva mengklaim bahwa sebelum berangkat, Bupati dan timnya telah memantau dan memberikan bantuan. Ia juga menegaskan bahwa saat Bupati sedang ‘berjuang’ di Mekkah, tugas penanganan bencana di daerah dipimpin oleh dirinya bersama Wakil Bupati.
Namun, di mata publik, pembelaan tersebut terasa hambar, mengingat status darurat bencana yang masih melekat, dan fakta penolakan izin dari Gubernur yang diabaikan. Tampaknya, bagi Mirwan MS, panggilan Ka’bah lebih mendesak ketimbang panggilan darurat rakyatnya.
