Solusiindonesia.com — Tabir gelap yang menyelimuti karut-marut tata kelola kuota haji Indonesia kian tersingkap. Bukan sekadar malapraktik administrasi, sengkarut ini diduga kuat merupakan produk dari simpul kekuasaan yang berkelindan antara pucuk pimpinan negara dan kementerian terkait.
Dalam sebuah pengungkapan tajam di kanal Akbar Faizal Uncensored, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, membedah bagaimana skandal ini dirancang dan dilindungi oleh tembok kekuasaan. Nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) terseret dalam pusaran tudingan serius: pembiaran sistematis dan penghindaran hukum.
Jejak Pembiaran di Meja Presiden
Islah menegaskan bahwa narasi “ketidaktahuan” yang dibangun pihak Istana adalah sebuah kekeliruan fatal. Menurutnya, Jokowi telah memahami anatomi persoalan kuota haji ini sejak awal, namun memilih untuk melakukan pembiaran yang berujung pada polemik nasional.
“Jokowi sudah tahu dari awal dan tidak boleh lepas tangan,” cetus Islah. Ia mengkritik keras sikap defensif atau kesan “cuci tangan” yang diperlihatkan di akhir masa jabatan, seolah-olah presiden ke-7 RI tersebut berdiri di luar pusaran masalah yang sebenarnya tumbuh di bawah pengawasannya.
Diplomasi ‘Pelarian’: Skenario Mangkir dari Pansus
Salah satu poin paling krusial dalam investigasi lisan Islah adalah dugaan adanya desain politik untuk melumpuhkan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Gus Yaqut disinyalir sempat menghadap Jokowi untuk meminta arahan: bicara jujur di depan Pansus atau mencari jalan keluar lain.
Hasilnya? Sebuah surat penugasan negara ke Prancis muncul sebagai “penyelamat”. Agenda resmi yang seharusnya hanya berlangsung singkat, justru membengkak hingga 24 hari di luar negeri. Islah menyebut fenomena ini sebagai taktik buying time yang terukur guna menghindari konfrontasi hukum dan politik di dalam negeri.
“Agenda bersama Presiden Emmanuel Macron hanya pintu masuk. Fakta bahwa durasi tinggal di luar negeri melampaui jadwal resmi mengindikasikan adanya upaya sengaja untuk mengulur waktu hingga tensi politik mereda,” ungkap Islah.
Amunisi Hukum dan Isyarat Perlawanan
Meski Pansus Haji berakhir tanpa kehadiran figur kunci, bola panas ini diyakini akan terus menggelinding ke ranah hukum. Islah memberi sinyal kuat bahwa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bergerak, Gus Yaqut tidak akan tinggal diam.
“Apa yang disampaikan di podcast ini baru sebagian kecil,” ujar Islah. Pernyataan ini menjadi sinyalemen adanya “kartu as” atau amunisi hukum yang disimpan sebagai alat negosiasi atau perlawanan jika kasus ini masuk ke tahap penyidikan formal.
Skandal kuota haji kini bukan lagi sekadar masalah distribusi kursi bagi jamaah, melainkan ujian integritas nasional. Pernyataan Islah Bahrawi ini mengarah pada satu pertanyaan besar: Sejauh mana restu kekuasaan digunakan untuk melindungi kebijakan yang cacat moral dan hukum?
Jika fakta-fakta ini terbukti, kita tidak hanya berhadapan dengan korupsi kuota, tetapi juga penghinaan terhadap mekanisme kontrol parlemen dan pengkhianatan terhadap ribuan jamaah haji yang mencari keadilan.
