Solusiindonesia.com — Gelombang aksi massa buruh skala nasional dijadwalkan memadati kawasan pusat ibu kota pada hari ini, Rabu (28/1/2026). Dipelopori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, aksi ini membawa tiga tuntutan utama: keadilan pengupahan, penolakan PHK massal, serta protes pembungkaman ruang digital.
Aksi akan berpusat di Istana Negara dengan titik kumpul massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB. Selain di jantung pemerintahan, massa juga direncanakan akan mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta kantor operasional YouTube Indonesia.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini merupakan “perlawanan terbuka” kelas pekerja. Setidaknya ada tiga masalah fundamental yang memicu kemarahan buruh di awal tahun 2026 ini:
1. Karut-Marut Pengupahan DKI Jakarta 2026
KSPI menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta sangat tidak realistis. Angka ini dinilai lebih rendah dibandingkan daerah penyangga industri seperti Bekasi dan Karawang.
“Biaya hidup di Jakarta menurut versi BPS mencapai Rp15 juta per bulan, sementara pendapatan per kapita Jakarta sekitar Rp28 juta. UMP Rp5,73 juta itu membuat buruh harus terus ‘nombok’ setiap bulan,” tegas Said Iqbal dalam keterangan resminya.
2. Polemik UMSP yang Dinilai “Salah Alamat”
Kritik tajam diarahkan kepada Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta terkait rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). KSPI menilai pemerintah daerah melakukan kesalahan fatal (blunder) dengan menetapkan upah sektoral berdasarkan kelompok perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi industri baku (KBLI).
Menurut KSPI, hal ini melanggar PP Nomor 49 Tahun 2025, yang mewajibkan penentuan upah sektoral mencakup seluruh industri sejenis, bukan hanya terbatas pada grup usaha tertentu seperti Astra.
3. Krisis PHK Massal PT Pakerin Mojokerto
Di level daerah, sorotan tertuju pada nasib sekitar 2.500 buruh PT Pakerin Mojokerto. Konflik internal pemilik perusahaan yang berujung pada pembekuan dana operasional menyebabkan buruh tidak menerima upah selama tiga bulan terakhir. Ancaman PHK massal ini menjadi alarm bagi stabilitas ekonomi pekerja di Jawa Timur.
Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, kali ini buruh juga menyasar platform digital. Penutupan sepihak kanal YouTube resmi Partai Buruh dan FSPMI Official memicu dugaan adanya upaya pembungkaman suara kritis.
“Kami akan meminta penjelasan dari Komdigi dan YouTube Indonesia mengenai alasan pemblokiran ini yang kami nilai tidak memiliki dasar yang jelas,” tambah Said Iqbal.
Aksi ini diperkirakan melibatkan ribuan buruh yang datang dari berbagai wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Masyarakat diimbau untuk menghindari jalur di sekitar Medan Merdeka Barat dan area Patung Kuda guna menghindari kemacetan total sepanjang hari ini.
Meskipun membawa tuntutan keras, KSPI memastikan aksi akan berjalan sesuai koridor hukum. Sebagai pengingat, pada aksi serupa di tahun-tahun sebelumnya, buruh kerap menutup demonstrasi dengan simbol-simbol damai seperti penyalaan kembang api untuk menunjukkan aspirasi dilakukan tanpa anarkisme.
