Solusiindonesia.com — Surat pemakzulan yang ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bukanlah petir di siang bolong. Dokumen yang beredar pasca rapat tertutup Syuriyah di Hotel Aston City pada Kamis (20/11/2025) tersebut sejatinya adalah puncak gunung es dari akumulasi keresahan warga Nahdliyin.
Penelusuran Tim Redaksi Solusiindonesia.com terhadap serangkaian peristiwa dari tahun 2018 hingga 2025 menemukan adanya pola sistematis dalam langkah “engagement” Gus Yahya terhadap Israel. Pola ini kerap berlindung di balik narasi diplomasi damai, namun pada praktiknya dinilai justru memberikan panggung bagi narasi Zionisme di dalam tubuh organisasi Islam terbesar di dunia ini.
Pintu Masuk: Anomali Peter Berkowitz (2024-2025)
Bukti paling mutakhir yang memicu kemarahan Syuriyah adalah kehadiran Peter Berkowitz, pemikir AS pro-Zionis, dalam acara sakral kaderisasi NU, Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU), pada Agustus 2025.
Penelusuran redaksi menemukan kejanggalan dalam alibi Gus Yahya. Saat insiden Berkowitz memicu demo mahasiswa di Universitas Indonesia (UI)—di mana Gus Yahya menjabat Ketua MWA—ia merilis permintaan maaf resmi. Ia berdalih usulannya menghadirkan Berkowitz “kurang disertai kecermatan dalam memeriksa latar belakang.” Namun, fakta digital membantah klaim “ketidaktahuan” tersebut.
Pertemuan Sebelumnya: Setahun sebelum kejadian, tepatnya September 2024, Gus Yahya tercatat melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Di sana, ia sempat makan siang bersama Peter Berkowitz.
Undangan Spesifik: Tidak hanya ke UI, Berkowitz didatangkan khusus untuk mengisi seminar kaderisasi AKN NU selama dua hari berturut-turut (15-16 Agustus 2025).
Rekam Jejak Terbuka: Berkowitz dikenal luas sebagai penulis The Sinai Option, gagasan kontroversial yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke wilayah Mesir—sebuah gagasan yang senapas dengan upaya pembersihan etnis.
Sulit bagi publik untuk menerima bahwa Gus Yahya “lalai” memeriksa latar belakang sosok yang pernah ia temui secara pribadi dan kemudian diundangnya untuk mendoktrin kader elit NU.
Pola Berulang: Dari Yerusalem hingga Jakarta
Rekam jejak Gus Yahya menunjukkan konsistensi sikap yang berseberangan dengan arus utama konstituen NU terkait Israel. Jauh sebelum menjabat Ketua Umum, Gus Yahya telah mengambil langkah berani—dan kontroversial—yang disebutnya sebagai upaya “engagement komprehensif.”
Juni 2018 (Era Pra-Ketum): Gus Yahya memenuhi undangan American Jewish Committee (AJC) di Yerusalem. Dalam lawatan itu, ia bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski ia mengklaim menyuarakan perdamaian, kunjungan itu dimanfaatkan propaganda Israel sebagai bentuk legitimasi dari tokoh Muslim Indonesia.
Juli 2024 (Insiden 5 Nahdliyin): Lima kader muda NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Saat itu, Gus Yahya “mencuci tangan” dengan menyatakan kunjungan tersebut tidak memiliki mandat organisasi dan murni inisiatif pribadi yang dimobilisasi NGO. Namun, salah satu peserta, Zainul Maarif, secara terbuka menyatakan mereka membawa misi meneruskan legasi Gus Dur—narasi yang identik dengan yang kerap didengungkan Gus Yahya.
Benang merah dari peristiwa 2018, 2024, hingga kasus Berkowitz di 2025 menunjukkan bahwa interaksi dengan elemen Zionis bukan kecelakaan (insiden), melainkan sebuah desain kebijakan (by design) yang dijalankan, baik secara terbuka maupun klandestin.
Menggugat Legasi Gus Dur
Dalam pembelaannya, Gus Yahya kerap menggunakan nama besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai perisai. Namun, komparasi sejarah menunjukkan distorsi yang signifikan.
Investigasi arsip menunjukkan bahwa diplomasi Gus Dur memiliki “garis merah” yang tegas. Pada tahun 1999, saat membuka wacana hubungan diplomatik, Gus Dur mengajukan syarat mutlak yang tak bisa ditawar: Kemerdekaan Palestina dan penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan.
Sebaliknya, pendekatan Gus Yahya dinilai “memberi tanpa menuntut”. Ia membuka ruang dialog dan panggung bagi tokoh Zionis masuk ke UI dan PBNU, sementara genosida di Gaza terus berlangsung dan pemukiman ilegal di Tepi Barat makin meluas. Tidak ada konsesi yang didapat untuk Palestina, namun reputasi NU sebagai organisasi anti-penjajahan tergerus.
Pengkhianatan terhadap Khittah 1938?
Langkah Gus Yahya kini dibenturkan dengan dokumen sejarah NU yang paling fundamental. Pada Muktamar ke-13 di Menes (1938), di bawah komando KH Mahfudz Shiddiq dan KH Wahab Hasbullah, NU secara institusional mewajibkan Qunut Nazilah dan menggalang dana untuk Palestina. Sikap ini diambil bahkan sebelum negara Israel berdiri, sebagai respons atas migrasi Yahudi Eropa yang mencaplok tanah Arab.
Keputusan Rapat Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang menuntut Gus Yahya mundur didasarkan pada pelanggaran Muqaddimah Qanun Asasi. Para kiai sepuh menilai, memberikan panggung kepada ideolog Zionis di dalam forum kaderisasi NU (AKN NU) bukan lagi sekadar manuver politik, melainkan pelanggaran ideologis yang mencemarkan muruah organisasi.
Kini, Gus Yahya berdiri di persimpangan. Apakah ia akan bertahan dengan argumen “strategi engagement”-nya, ataukah ia harus tersingkir oleh sejarah panjang NU yang sejak lahir menolak segala bentuk penjajahan? Surat dari Rais Aam adalah sinyal bahwa bagi para ulama sepuh, batas toleransi itu sudah terlewati.(*)
