Solusiindonesia.com — Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep kini berada di titik nadir. Keputusan akhir Bupati Sumenep dalam memilih satu dari kandidat terbaik menjadi pertaruhan besar antara tegaknya sistem meritokrasi atau kemenangan kompromi politik.
Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Timur, Moh. Ridwan Sutarjo. SS., menegaskan bahwa penentuan sosok “Panglima ASN” ini akan menjadi cermin profesionalisme birokrasi di ujung timur Pulau Madura. Menurutnya, publik kini menunggu apakah Bupati akan memilih berdasarkan kompetensi murni atau sekadar preferensi kekuasaan.
Ridwan menyoroti bahwa jabatan Sekda adalah simpul strategis yang menghubungkan visi politik Kepala Daerah dengan eksekusi teknis birokrasi. Ia memperingatkan agar proses ini tidak sekadar menjadi formalitas untuk melegitimasi figur yang telah “dikunci” sebelumnya.
“Keputusan ini adalah pesan simbolik bagi ribuan ASN. Jika figur yang dipilih bukan berdasarkan nilai tertinggi atau rekam jejak terbaik, maka kepercayaan publik terhadap profesionalisme birokrasi akan runtuh,” ujar Ridwan dengan tegas.
Dalam pandangan PWRI Jatim, setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dijawab oleh kandidat terpilih melalui penilaian objektif Bupati:
- Independensi Etis: Kemampuan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
- Kapasitas Manajerial: Ketangkasan menerjemahkan visi bupati ke dalam postur anggaran yang efektif.
- Integritas Moral: Sosok yang bersih dari catatan hukum maupun pelanggaran etik.
“Sumenep membutuhkan dirigen birokrasi yang kuat secara etis untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kritis. Publik menuntut kekuasaan (Kratos) tunduk pada kelayakan (Meritum),” tambah Ridwan.
Di tengah sorotan tajam pengamat birokrasi, seleksi Sekda ini dianggap sebagai momentum bagi Bupati Sumenep untuk mengukir sejarah kepemimpinan. Apakah ia akan meninggalkan warisan birokrasi yang mandiri, atau justru membiarkannya terjebak dalam pola patronase kekuasaan.
Ujian akhir seleksi ini bukan sekadar tentang siapa yang akan menduduki kursi panas Sekdakab, melainkan tentang sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan bermartabat. (*)
