Solusiindonesia.com — Upaya pemerintah mencapai swasembada pangan dinilai terancam jika persoalan distribusi pupuk bagi petani tidak segera dibenahi. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi VII DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Balikpapan, Rabu.(19/11/2025)
Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada kelancaran pasokan pupuk. la menilai keluhan petani terkait keterbatasan akses pupuk masih sering muncul di lapangan.
“Pupuk adalah kebutuhan utama petani. Jangan sampai swasembada pangan gagal hanya karena pupuk sulit didapat,” ujarnya. Sesuai yang dilansir oleh Antaranews
Dalam dialog bersama manajemen PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kaltim, sejumlah isu mengemuka, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, kecukupan produksi lokal, hingga mekanisme penyaluran dari pabrik ke agen.
Komisi VII juga menyoroti kerawanan yang muncul pada rantai distribusi. Anggota Komisi VII, Yoyo Priyo Sudibyo, menilai bahwa lambannya penyaluran pupuk sering kali terjadi pada pihak ketiga yang menjadi distributor. la mendorong agar pendistribusian pupuk kembali dikelola langsung oleh Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya.
“Dengan ditangani BUMN, pengawasan lebih mudah dilakukan dan potensi kebocoran bisa ditekan. Pendapatan distribusi juga bisa kembali kepada negara,” tegas Yoyo.
Dari sisi produksi, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada 2024, Pupuk Indonesia memproduksi 7,1 juta ton pupuk Urea dan NPK. Meski sebagian besar bahan baku dapat dipenuhi dari dalam negeri, Indonesia masih mengimpor pospor dan kalium, dua komponen penting dalam produksi pupuk.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan, menyatakan bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah dilengkapi sistem pengawasan ketat.
Truk pengangkut pupuk dipasang GPS dun dipantau melalui Command Center untuk mencegah penyimpangan jalur. Perusahaan juga bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pengawasan distribusi.
“Pupuk bersubsidi tidak boleh dialihkan, bahkan lintas kecamatan pun tidak diperbolehkan,” kata Tina.
efektivitas distribusi pupuk masih akan diuji di lapangan, terutama menjelang masa tanam besar. Publik menilai bahwa kelancaran pasokan pupuk akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan agenda swasembada pangan pemerintah
